Pemerintah Pusat Diminta Perhatikan Maluku

19-09-2017 / BADAN LEGISLASI

Anggota Tim Kunjungan Spesifik Baleg DPR RI ke Provinsi Maluku Ono Surono meminta pemerintah pusat memperhatikan Provinsi Maluku. Provinsi Maluku memiliki wilayah laut yang sangat luas dengan hasil laut yang sangat baik. Dengan luas lautan 93% dan luas daratan 7%, Provinsi Maluku memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar.

 

“Kami berharap adanya perhatian yang lebih mendalam mengenai kelautan dan perikanan dari  pemerintah pusat khususnya Kementrian Kelautan dan Perikanan. Nanti akan menjadi kajian kita terkait kebijakan yang saat ini belum mereka rasakan dan program apa saja yang sudah diberikan dari pemerintah pusat untuk Maluku," paparnya usai  pertemuan Baleg dengan Sekda Provinsi Maluku, Panitia Perancang Undang-Undang DPD, Kanwil Hukum dan Ham, Organisasi Masyarakat dan Akademika Universitas Pattimura di Aula Kantor Pemerintah Provinsi Maluku, Senin (18/9/2017).

 

Pertemuan Baleg DPR RI dengan pemangku kepentingan di Maluku ini, dalam rangka menjaring masukan terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang yang terkait dengan wilayah laut dan potensi perikanannya.

 

"Mereka memberikan masukan terkait bagi hasil laut antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang semata-mata untuk kesejahteraan rakyat dan memgejar ketertinggalan di Maluku," kata politisi Fraksi PDIP ini. 

 

Ia menjelaskan bahwa Baleg mendukung apa yang diusulkan pemerintah daerah maupun masyarakat Maluku. Sehingga ke depannya akan ada pemerataan pembangunan di Indonesia.

 

“Dengan terwujudnya undang-undang yang aspiratif dapat memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat dan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional,” tegasnya. (jay) foto : Jayadi/od.

BERITA TERKAIT
Peringatan Legislator Soal IUP untuk Ormas: Tambang Bukan Sekadar Soal Untung
30-01-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Edison Sitorus, menyoroti revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba)...
Revisi UU Minerba, Demi Kemakmuran Rakyat dan Penambangan Berkelanjutan
25-01-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi DPR RI, Edison Sitorus, menyampaikan pandangannya mengenai revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU...
RUU Minerba sebagai Revolusi Ekonomi untuk Masyarakat Bawah
23-01-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Aqib Ardiansyah menilai filosofi dasar dari penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat...
RUU Minerba: Legislator Minta Pandangan PGI dan Ormas soal Keadilan Ekologi
23-01-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid mengapresiasi masukan yang disampaikan Persatuan Gereja Indonesia (PGI) terkait...